,

Suka Kagum

Gagal Tes CPNS Kemenkumham, Jangan Kuatir Masih Ada Lowongan CPNS Periode II

Ilustrasi - pixabay.com

BitUptime.com – Beberapa hari terakhir, sejumlah komentar berisi keluhan calon pelamar ramai di akun Facebook Badan Kepegawaiaan Negara (BKN). Sejumlah calon pegawai negeri sipil yang lulus seleksi administrasi Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan komplain karena tidak bisa mencetak kartu ujian yang mereka butuhkan untuk tes berikutnya. Menurut Lilik Bambang Lestari, Kepala Biro Humas Kemenkumham, memang sedang terjadi persoalan pada server Kemenkumham. Terlalu banyak yang mengakses hingga menyebabkan situs ini overload.

Dari 1.116.138 pendaftar CPNS di Kemenkumham, hanya 611.311 yang dinyatakan lolos, sedangkan sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun jangan kuatir, buat kamu yang tidak lolos masih ada pendaftran CPNS secara besar-besaran periode II. Setidaknya ada 61 instansi yang terdiri dari 30 kementerian dan 30 lembaga negara yang membuka lowongan CPNS. Pemerintah telah menyiapkan 17.928 kursi.

 Berikut kementerian dan lembaga yang membuka lowongan CPNS periode dua:
  1. Kementerian Keuangan: 2.880 orang
  2. Kementerian ESD : 65 orang
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 300 orang
  4. Kementerian Ketenagakerjaan: 160 orang
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 329 orang
  6. Kementerian Perindustrian: 380 orang
  7. Kementerian PUPR: 1.000 orang
  8. Kementerian Pariwisata: 40 orang
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1610 orang
  10. Kementerian LHK: 700
  11. Kementerian Perhubungan: 400
  12. Kementerian Luar Negeri: 75 orang
  13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 91 orang
  14. Kementerian Kesehatan: 1000 orang
  15. Kementerian Pertanian: 475 orang
  16. Kementerian Sosial: 160 orang
  17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT: 1500 orang
  18. Kementerian PPN/BAPPENAS: 38 orang
  19. Kementerian PANRB: 91 orang
  20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 21 orang
  21. Kementerian Sekretariat Negara: 178 orang
  22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 40 orang
  23. Kementerian Agama: 1000 orang
  24. Kementerian Perdagangan: 65 orang
  25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: 27 orang
  26. Kementerian Bidang Polhukam: 25 orang
  27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 25 orang
  28. Kementerian BUMN: 25 orang
  29. Kementerian KUKM: 25 orang
  30. Kementerian Pertahanan: 50 orang
  31. Kejaksaan Agung: 1.000 orang
  32. Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): 175 orang
  33. Tenaga Nuklir Nasional (BATAN): 98 orang
  34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): 60 orang
  35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 28 orang
  36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): 175 orang
  37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): 10 orang
  38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): 90 orang
  39. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): 87 orang
  40. Komisi Yudisial (KY): 33 orang
  41. Badan Narkotika Nasional (BNN): 275 orang
  42. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): 60 orang
  43. Badan SAR Nasional: 160 orang
  44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 300 orang
  45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA): 225 orang
  46. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 182 orang
  47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN): 99 orang
  48. Badan Ekonomi Kreatif: 93 orang
  49. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 110 orang
  50. Badan Intelijen Ngara (BIN): 199 orang
  51. Badan Kepegawaian Negara (BKN): 212 orang
  52. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 157 orang
  53. Setjen DPR: 85 orang
  54. Badan Informasi Geospasial (BIG): 67 orang
  55. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 299 orang
  56. Mahkamah Kontitusi (MK): 70 orang
  57. Kepolisian Republik Indonesia: 200 orang
  58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): 25 orang
  59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK): 53 orang
  60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG): 26 orang
  61. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: 500 orang

Untuk lebih jelasnya kamu bisa melihat pengumumannya di website kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Tapi ingat, selalu waspada terhadap penipuuan. Pastikan bahwa website yang kamu lihat adalah benar-benar website resminya, bukan yang lain.

Written by BitUptime

Terima kasih sudah membaca artikel ini. Jangan lupa Like fanpage kami di Facebook dan follow twitter kami @bituptime

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Spesifikasi ASUS Zenfone 4 Max Pro

ASUS ZenFone 4 Max Pro, Ponsel Dual Kamera Belakang Dengan Daya Tahan Baterai 5000 mAh

8 Tips Ini Akan Membuat Startup Kamu Sukses

8 Tips Ini Akan Membuat Startup Kamu Sukses